Indische Partij (Partai Hindia)

Indische Partij (Partai Hindia) adalah partai politik pertama di Hindia Belanda, berdiri tanggal 25 Desember 1912. Didirikan oleh tiga serangkai, yaitu E.F.E Douwes Dekker, Tjipto Mangoenkoesoemo dan Ki Hadjar Dewantara yang merupakan organisasi orang-orang Indonesia dan Eropa di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya keganjilan-keganjilan yang terjadi (diskriminasi) khususnya antara keturunan Belanda dengan orang Indonesia. Indische … Read moreIndische Partij (Partai Hindia)

Sejarah Singkat Budi Utomo Dalam Soal CPNS

Budi Utomo (ejaan van Ophuijsen: Boedi Oetomo) adalah sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr.Soetomo dan para mahasiswa STOVIA yaitu Goenawan Mangoenkoesoemo dan Soeraji pada tanggal 20 Mei 1908. Digagaskan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan tetapi tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal gerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan … Read moreSejarah Singkat Budi Utomo Dalam Soal CPNS

Pengertian dan Sumber Hukum di Indonesia

Sumber hukum materiil Menurut Sudikno Mertokusumo , Sumber Hukum Materiil adalah tempat dari mana materiil itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan social, hubungan kekuatan politik, situasi social ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah (kriminologi, lalulintas), perkembangan internasional, keadaan geografis, dll. Sumber hukum formal Sumber hukum … Read morePengertian dan Sumber Hukum di Indonesia

Kedudukan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan dalam Masyarakat

[s2If !is_user_logged_in()] Peraturan perundang-undangan ialah segala kaidah tertulis yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga negara atau pun pejabat yang berwenang dan bersifat mengikat secara umum. Kedudukan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam masyarakat diatur berdasarkan asas ‘lex superiori derogat legi inferiori’. Arti dari asas ini ialah hukum yang ada di atas dapat mengabaikan atau mengesampingkan hukum … Read moreKedudukan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan dalam Masyarakat

Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pada pasal 7 ayat 11 disebutkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah;e. Peraturan Presiden; f. Peraturan … Read moreTata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Kesultanan Serdang

Soal mengenai Kesultanan Serdang juga muncul pada tes CPNS 2018 lalu. Dibawah ini kami cantumkan ringkasan mengenai kesultanan Serdang. Kesultanan Serdang berdiri tahun 1723 dan bergabung dengan Republik Indonesia tahun 1946. Kesultanan ini berpisah dari Deli setelah sengketa tahta kerajaan pada tahun 1720. Seperti kerajaan-kerajaan lain di pantai timur Sumatera, Serdang menjadi makmur karena dibukanya … Read moreKesultanan Serdang

Peristiwa Rengasdengklok, Latar Belakang dan Kronologisnya.

Peristiwa Rengasdengklok juga merupakan tema yang muncul di soal ujian tes CPNS tahun 2018 kemarin. Berikut adalah Latar belakang dan kronologi terjadinya peristiwa Rengasdengklok. Kronologi Peristiwa rengasdengklok Dikutip dari Wikipedia, Peristiwa Rengasdengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Soekarni, Wikana, Aidit dan Chaerul Saleh dari perkumpulan “Menteng 31” terhadap Soekarno dan … Read morePeristiwa Rengasdengklok, Latar Belakang dan Kronologisnya.

Hukum Positif

[s2If !is_user_logged_in()] Hukum Positif (Bahasa Latin: ius positum) adalah hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan. Istilah ini juga mendeskripsikan penetapan hak-hak tertentu untuk suatu individu atau kelompok. Hukum positif juga diartikan sebagai hukum yang sedang berjalan atau berlaku saat ini juga pada suatu negara yang dibagi dalam 2 jenis yaitu … Read moreHukum Positif

Pengertian Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara

Materi tentang Ideologi Pancasila termasuk materi yang banyak ditanyakan pada saat tes CPNS 2018 lalu. Kali ini kita akan memahami pengertian Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai ideologi adalah wujud dari pemikiran manusia tentang cita – cita yang sungguh-sungguh digenggam dan berusaha untuk diwujudkan. Cita – cita tersebut dirumuskan ke dalam … Read morePengertian Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara

Bela Negara. Pengertian, Sifat, Nilai, Unsur dan Contoh Penerapannya.

BahasSoal.id – Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut, sedangkan … Read moreBela Negara. Pengertian, Sifat, Nilai, Unsur dan Contoh Penerapannya.